Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang memuat tautan pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun 2026. Narasi tersebut menjanjikan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah hanya dengan mengeklik tautan yang tersedia. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tetap waspada, karena informasi semacam ini sering kali muncul dengan memanfaatkan momen-momen tertentu guna menarik perhatian khalayak luas tanpa dasar kebenaran yang jelas.
Berdasarkan hasil penelusuran fakta mendalam oleh tim TurnBackHoax.id, dapat disimpulkan secara tegas bahwa informasi mengenai pendaftaran bansos tersebut adalah konten palsu atau hoaks yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Setelah dilakukan verifikasi teknis, ditemukan bahwa tautan yang dibagikan sama sekali tidak terhubung dengan infrastruktur digital milik pemerintah. Konten ini dikategorikan sebagai fabricated content atau konten palsu yang dibuat dengan tujuan manipulasi informasi demi kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Modus operandi yang digunakan dalam hoaks ini adalah teknik phishing, di mana tautan tersebut mengarahkan pengunjung ke situs berbahaya yang dirancang menyerupai laman resmi pemerintah. Alih-alih merujuk ke situs sah di cekbansos.kemensos.go.id, pengunjung justru diminta untuk mengisi data pribadi yang sangat sensitif melalui formulir tidak resmi. Praktik ini sangat berisiko karena data kependudukan yang Anda masukkan dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk tindakan penipuan, pembobolan akun finansial, hingga pencurian identitas digital.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kewaspadaan digital dan tetap kritis terhadap setiap informasi yang beredar di media sosial, terutama mengingat saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan—momen di mana sering kali muncul oknum yang memanfaatkan sentimen kebaikan dan kebutuhan ekonomi untuk melancarkan aksi penipuan. Pastikan untuk selalu melakukan verifikasi ulang melalui kanal komunikasi resmi kementerian terkait atau situs pemerintah sebelum mengambil tindakan apa pun. Ingatlah bahwa keamanan data pribadi Anda adalah prioritas utama yang harus dijaga dari ancaman siber yang kian beragam.