Sebuah unggahan di media sosial Facebook baru-baru ini mengeklaim bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto telah ditolak oleh pemerintah Iran. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa penolakan tersebut dibarengi dengan saran dari pihak Iran agar Presiden Prabowo lebih fokus mengurus rakyat Indonesia yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Informasi ini pun menarik perhatian publik dan memicu beragam diskusi terkait posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran fakta melalui mesin pencari dan merujuk pada laporan dari media Tempo, klaim tersebut dinyatakan keliru. Meskipun benar terdapat informasi mengenai penolakan mediasi oleh pihak Iran, alasan yang menyertai penolakan tersebut bukanlah mengenai kondisi ekonomi atau angka kemiskinan di Indonesia. Narasi yang menyebutkan adanya saran terkait pengurusan rakyat miskin adalah tambahan informasi yang tidak berdasar dan bersifat manipulatif untuk menggiring opini negatif.
Lebih lanjut, verifikasi dari laman JalaHoaks menjelaskan bahwa penolakan Iran terhadap upaya mediasi memiliki latar belakang geopolitik yang sangat spesifik. Iran menegaskan ketidaksediaannya untuk bernegosiasi atau menempuh jalur mediasi jika melibatkan komunikasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut berkaitan dengan prinsip diplomasi dan konflik bilateral antarnegara tersebut, bukan didasari oleh urusan domestik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menanggapi maraknya disinformasi ini, masyarakat diimbau untuk selalu kritis dan waspada dalam mencerna berita yang beredar di platform digital. Sangat penting bagi kita untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu klaim melalui kanal berita resmi dan terpercaya sebelum membagikannya kembali. Dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti, kita berperan aktif dalam menjaga ketertiban ruang publik digital serta mencegah penyebaran berita bohong yang dapat merusak citra hubungan antarnegara.