Beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa Pemerintah melalui Presiden dan Menteri Agama membentuk lembaga "Dana Umat" untuk menanggulangi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unggahan tersebut memicu beragam reaksi publik karena mengaitkan pengelolaan dana sosial keagamaan dengan program strategis pemerinta terlihat mendapat ratusan komentar dan suka. Namun, setelah ditelusuri, klaim yang menghubungkan pembentukan lembaga baru ini dengan pendanaan MBG tidak memiliki sumber yang kuat.
Faktanya, lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Berdasarkan keterangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, pembentukan LPDU bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan potensi dana umat yang diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun. Fokus utama lembaga ini adalah melakukan integrasi pengelolaan agar lebih efisien, mengingat selama ini potensi dana sosial keagamaan di Indonesia belum terkelola secara maksimal.
LPDU diproyeksikan akan mengelola sedikitnya 24 jenis instrumen keuangan syariah, termasuk zakat, wakaf, fidyah, dan sedekah dan sebagainya. Pengintegrasian instrumen-instrumen ini dilakukan untuk memastikan penyaluran dana umat tepat sasaran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai dengan peruntukannya, bukan dialokasikan untuk membiayai program sektoral pemerintah seperti MBG.
Berdasarkan hasil penelusuran fakta, tidak ditemukan indikasi maupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa LPDU ditujukan sebagai pendukung program Makan Bergizi Gratis. Informasi yang menghubungkan keduanya merupakan penafsiran keliru yang mencampuradukkan dua isu berbeda. Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah membentuk LPDU untuk mendukung program MBG dinyatakan SALAH atau masuk dalam kategori konten yang misinformasi.