Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Purbaya merespons usulan bantuan sosial (bansos) rakyat dari DPR sebagai pengalihan isu agar DPR tidak mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Narasi tersebut disampaikan seolah berkaitan langsung dengan manuver politik tertentu, namun tidak disertai sumber atau konteks yang jelas.
Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan sumber resmi maupun pernyataan valid dari Purbaya, DPR, atau lembaga pemerintah terkait yang membenarkan klaim tersebut. Hingga saat ini, tidak ada keterangan yang dapat diverifikasi untuk mendukung narasi yang beredar.
Ketiadaan rujukan resmi dan valid menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan terindikasi sebagai disinformasi. Masyarakat diimbau untuk bersikap kritis, memeriksa sumber informasi, serta tidak langsung membagikan konten yang belum terverifikasi.