Beredar narasi di berbagai platform media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah akan mengenakan pajak pada setiap transaksi transfer antarbank dan dompet digital (e-wallet) mulai 9 November 2026.
Unggahan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi pemotongan dana pribadi saat melakukan transaksi keuangan.
Berdasarkan penelusuran fakta, informasi yang beredar tersebut adalah keliru akibat adanya konteks yang terpotong (missing context).
Hasil Penelusuran Fakta
Mengutip laporan verifikasi fakta dari Tirto.id, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nominal dana yang ditransfer oleh masyarakat.
Prinsip pemajakan yang berlaku dalam transaksi keuangan adalah sebagai berikut:
Nominal Transfer: Bebas dari PPN. Uang yang dikirimkan oleh pengguna tidak dipotong pajak.
Biaya Administrasi: PPN hanya dikenakan atas jasa/biaya administrasi yang ditagihkan oleh penyedia layanan transaksi (bank atau penyedia dompet digital), bukan pada nilai pokok transfer.
Kesimpulan
Klaim mengenai pengenaan pajak pada nominal transfer antarbank dan dompet digital per 9 November 2026 adalah informasi keliru dengan konteks yang hilang (misleading context).
Masyarakat diimbau untuk senantiasa kritis dan memverifikasi kebenaran setiap informasi keuangan melalui saluran resmi pemerintah atau media terverifikasi sebelum menyebarkannya.
Sumber: https://tirto.id/keliru-transfer-antarbank-dikenakan-pajak-mulai-9-november-2026-hEBH