Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah enggan mengalokasikan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan alasan efisiensi. Narasi tersebut disertai imbauan agar masyarakat mewaspadai dampak karhutla yang tidak tertangani.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang beredar di masyarakat tersebut tidak benar (hoaks).
HASIL PENELUSURAN FAKTA
Tim pemeriksa fakta telah menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan merujuk pada laporan riset Turnbackhoax.id serta dokumen pernyataan resmi pemerintah.
Faktanya, tidak ada keputusan atau kebijakan dari pemerintah yang menolak pengeluaran dana penanganan bencana karhutla. Sebaliknya, pemerintah justru telah menyiapkan dan mengalokasikan anggaran khusus hingga Rp5 triliun untuk mengantisipasi serta menanggulangi karhutla secara optimal, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan.
Langkah ini mencakup pengerjaan operasional pemadaman darat dan udara, penyiapan sarana prasarana, hingga dukungan logistik wilayah terdampak.
KESIMPULAN
Unggahan yang mengklaim pemerintah enggan mengucurkan anggaran penanganan karhutla demi efisiensi masuk ke dalam kategori fabricated content (konten palsu/rekayasa). Narasi tersebut disebarkan tanpa dasar faktual dan berpotensi menyesatkan publik.
Masyarakat diimbau untuk selalu kritis dan teliti sebelum membagikan ulang suatu kabar. Kebiasaan memverifikasi informasi melalui kanal-kanal resmi pemerintah atau media cek fakta independen sangat diperlukan guna menjaga ruang publik tetap kondusif dan bebas dari disinformasi.